Pasar Modal Syariah di Indonesia

Pasar Modal Syariah di Indonesia

Kegiatan pasar modal syariah di Indonesia secara umum tidak berbeda dengan kegiatan pasar modal yang telah kita kenal selama ini. Pasar modal syariah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. “Berdasarkan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13, prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau peraturan Bapepam-LK yang didasarkan fatwa DSN-MUI” (Khaerul Umam, 2013: 91).

Efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah telah diatur dalam peraturan Bapepam-LK (sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. “Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal” (Khaerul Umam, 2013: 92). Jenis efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dimasukkan dalam kumpulan efek syariah yang disebut dengan Daftar Efek Syariah.

Peraturan Bapepam-LK (sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor II.K.1 tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah mendefinisikan Daftar Efek Syariah adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Jenis-jenis efek tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

2.      Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.

3.      Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah.

4.      Saham reksadana syariah.

5.      Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Syariah.

6.      Efek Beragun Aset Syariah.

7.      Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

8.      Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh Lembaga Internasional yang Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

9.      Efek syariah lainnya.

10.  Saham/Sukuk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri.

11.  Surat berharga komersial syariah (sharia commercial paper) yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek.

Berikut ini adalah definisi efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah di Indonesia berdasarkan Peraturan Bapepam-LK (sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13:

1)      Reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

2)      Kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang efek beragun aset yang memberi wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipa kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

3)      Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

4)      Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi [syuyu’/undivided share]) atas:

a)      Aset berwujud tertentu (a’yan maujudat)

b)      Nilai manfaat atas aset berwujud (manaful a’yan) tertentu baik yang sudah maupun yang aka nada

c)      Jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada

d)     Kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).

Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek-efek tersebut antara lain sebagai berikut.

1.      Mudharabah (muqaradhah)/qiradh, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak yang pihak pertama (malikI, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontak.

2.      Wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan.

3.      Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4.      Salam, yaitu bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

5.      Istishna’, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati anatara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).

6.      Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

7.      Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul’anhu, ashil).

Adapun efek-efek yang tidak boleh diperdagangkan di pasar modal syariah adalah efek-efek yang diterbitkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan transaksi, yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir, riswah, maksiat, dan kezaliman.

Sejak resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah di pasar modal syariah masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi syariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksadana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.

Menurut Kaherul Umam (2013: 126-127) pihak pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah yaitu sebagai berikut:

a)      Emiten, yaitu badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman para investor di Bursa Efek.

b)      Perantara Emisi yang meliputi

Penjamin Emisi yaitu perantara yang menjamin penjual emisi sehingga apabila dari emisi wajib membeli (setidak-tidaknya sementara waktu sebelum laku) agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi sesuai rencana.

(1)   Akuntan publik, berfungsi untuk memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan emiten wajar atau tidak.

(2)   Perusahaan penilai, berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten sudah wajar atau tidak.

c)      Badan Pelaksana Pasar Modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk mencoret emiten (delisting) dari lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan pasar modal. Di Indonesia, Badan Pelaksana Pasar Modal adalan Bapepam (saat ini berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan).

d)     Bursa Efek, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. di Indonesia awalnya terdapat dua Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang dikelola PT Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang dikelola PT Bursa Efek Surabaya. Akan tetapi pada Desember 2007, kedua bursa tersebut digabung pada satu bursa yaitu BEI (Bursa Efek Indonesia).

e)      Perantara Perdagangan Efek, yaitu efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara yaitu makelar (broker) dan komisioner.

(1)   Makelar adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.

(2)   Komisoner adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan.

f)       Investor, yaitu pihak yang menanamkan modalnya dalam membentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut.

Jika dilihat pada kenyataan yang ada, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, namun perkembangan pasar mosal berbasis syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lainnya terutama dengan Malaysia. Pasar modal Malaysia dapat dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena di Malaysia telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah di Indonesia hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan.

“Perlu kita sadari bersama bahwa masih terdapat banyak sekali permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal berbasis syariah, juga belum ditunjangnya dengan peraturan yang memadai tentang inveastasi di pasar modal syariah di Indonesia serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya”. (Muhamad, 2013: 553)

Menurut Adrian Sutedi (2011: 116) hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah antara lain sebagai berikut:

1)      Perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI

2)      Perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah

3)      Perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah (termasuk Bapepam Syariah, Lembaga Pemeringkat Efek Syariah dan Dewan Pengawas Islamic Market/Index)

Selain itu menurut Heri Sudarsono (2012: 212) strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1.      Keluarnya UU pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung pembentukan pasar modal syariah sesegera mungkin. Walaupun hal ini tidak lepas dari konteks permasalahan yang akan dihadapi pasar yang berhubungan dengan pasar modal (Sebagaimana maraknya bank syariah setelah terjadinya krisis 1997. Namun perlu dipikirkan cara untuk mendorong keluarnya legitimasi dari Bapepam dan Pemerintah).

2.      Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha) muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang Islami. Hal ini guna memotivasi meningkatkan image pelaku pasar terhadap keberadaan instrumen pasar modal yang sesuai dengan syariah.

3.      Diperlukan rencana jangka pendek maupun jangka panjang oleh Bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal. Sekaligus merencanakan keberadaan pasar modal syariah di tanah air.

4.  Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah. Oleh karena itu, dukungan akademisi sangat diperlukan guna memahamkan perlunya keberadaan pasar modal syariah.